Assalammulaikum
Pak Ustad. Sebelum kami menikah, istriku sudah hamil dua bulan. Kata petugas KUA, jika anak ini lahir perempuan aku tidak boleh menjadi walinya. Apa benar itu Pak Ustad? Apa dalilnya? Terima kasih,

wassalam.
Mansur


Wa’alaikumussalam Wr Wb
Pertama hubungan suami-istri (jima’) di luar nikah disebut zina yang diharamkan Allah. Kedua, pernikahan dalam keadaan hamil diperdebatkan para ulama keabsahannya.

Sebagian mengatakan sah. Namun sebagian me­ngatakan tidak. Tapi mere­ka sepakat kalau masing-masing harus bertaubat dari perbuatan haram itu.

Ketiga, status anak perempuan yang dilahirkan dari hubungan haram tersebut tidak bisa berwalikan kepada bapak biologiosnya (laki yang menghamili ibunya). Dia hanya berwalikan binti kepada ibunya sesuai dengan sabda Rasullah: ‘’Anak yang lahir untuk pemilik kasur (maksudnya, anak yang dilahirkan oleh istri seseorang atau budak wanitanya adalah miliknya) dan seorang penzina tidak punya hak pada anak hasil perzinaannya. (Muttafaq ‘alaih dari Abu Hurairah dan ‘ Aisyah).

Keempat, karena dia tidak ada hubungan nasab dengan ayah biologisnya alias tidak bisa berbinti kepada bapak biologisnya. Makanya yang menjadi wali nikahnya nanti adalah KUA, karena KUA adalah perpanjangtanganan dari penguasa, sesuai sabda Rasullah: ‘’Penguasa adalah wali bagi wanita yang punya wali.’’ (HR Abu Dawud, At Tirmidzi dan Ibu Majah dahahihkan dan Al Albani).

Kelima, sekalipun dia bukan berbintikan kepada ayah biologisnya, bukan berarti ayahnya boleh menikahinya. Keenam, perlakuan terhadapnya haruslah tetap baik dan adil sebagaimana perlakuan pada anak lainnya. Karena bagaimanapun anak itu tidak punya salah, yang salah adalah perbuatan orangtuanya.
Wallahu A’lam bishshawab