Semakin mendekati hari H, eskalasi politik semakin memanas. Kontestan Pilpres yang biasanya senyam-senyum, kini makin garang di panggung. Kalimat fenomenalnya adalah “Akan saya lawan”, diucapkan dengan emosional seolah mengobarkan perang.

Partai pengusung petahana pun tak luput dari panas-panasan.
Ambil contoh ketidakakuran Nasdem dengan Golkar. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golongan Karya (Golkar) Akbar Tandjung, menyebut partai NasDem memiliki niat jahat pada partai berlambang pohon beringin. Hal itu disampaikan Akbar Tanjung, saat menghadiri silaturahmi Ketua Umum Partai Golkar bersama kader Partai se-Provinsi Banten, Jumat (15/3).

PDIP dengan PSI pun tak lepas dari saling cakar. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai cheerleader.

Pun demikian saling senggol antara Nasdem dengan PSI di Manado baru-baru ini. Pasalnya, PSI tak terima dengan Camat Mapanget yang memerintahkan anak buahnya untuk mencabut bendera PSI, lalu dihanti dengan bendera NasDem. Padahal momennya adalah kunjungan ketum PSI Grace Natalie di Manado.

Melalui akun twitternya, Caleg PSI Junita Finy Managkot (@noni_nitha), menulis, “Menyambut kedatangan ketum kami tercinta, sis @grace_nat di Manado, belum sampe 1 jam dipasang bendera kami PSI sudah dicopot diganti bendera Nasdem. Beginikah politik di Sulawesi Utara? @bawaslu_RI @NasDem @psi_id“.

Saling senggol dan sindir hanya ada pada partai pendukung dan pengusung petahana. Pihak oposisi tak menunjukkan gejala perpecahan semisal pada partai koalisi. Di media sosial, politikus partai pendukung Capres 02 ini bahkan saling sahut dan tampak kompak.

Kekompakan itu, misalnya, saat menghadapi isu ketidaknetralan ‘wasit’ dalam perhelatan demokrasi limatahunan itu. Isu semakin panas dengan munculnya video aparat yang diduga sedang endorse salahsatu pasangan kontestan Pilpres.

Selain itu, oposisi kompak menilai, perlakuan hukum yang berbeda terhadap mereka yang mendukung paslon 01 dan paslon 02. mereka menganggap, birokrat maupun ASN yang mendukung 01, tenang-tenang saja tak mendapakan sangsi setimpal seperti halnya birokrat atau ASN yang mendukung paslon 02.

Pendukung 02 di dunia maya juga sempat mengkritisi Panglima TNI yang mengunggah animasi singkat yang menyatakan TNI netral.

Panglima menulis, “Saudaraku sebangsa, setanah air, dan seudara Indonesia. Mari dukung komitmen netralitas TNI dalam Pemilu 2019. Saya telah perintahkan kepada seluruh satuan TNI agar mematuhi pedoman netralitas. Tindakan yang diambil Kapten Inf Joko dalam video animasi ini sudah benar. 🇮🇩 #P5TNI

Alih-alih mendapat sambutan, malah video itu dipermasalahkan warganet.
Akun @eae18 dengan lantang menyebut, justru animasi yang diunggah merupakan propaganda. Sebab, karakter animasi itu disebut Kapten Inf. JOKO. dan tangan karakter itu membentuk simbol ‘satu’.

Sekelas panglima bikin twit gak pakai nalar. Coba simbol satu jari dan nama Joko diubah. Anda jangan merasa pangkat jenderal dan bisa bohongi rakyat. Bikin malu saja.“, kata @eae18.

Ada juga warganet yang mempermasalahkan jenis huruf (font) yang dipakai pada kata KORAMIL. Jenis huruf yang dipakai, mencirikan angka ‘satu’ pada sisi kirinya.

Misalnya, akun @Yosrizal8486 membalas, “Pengen tabayun jenderal, kapten Joko dan tulisan KORAM1L, bagaimana ? C mon Jenderal jangan sampai ada dusta di antara kita“.

Nama Kapten INF. Joko juga dipermasalahkan akun @zarazettirazr. Politikus Demokrat yang tinggal di Brisbane Ausie ini membalas, “Jarinya ngacung2 1 Namanya JOKO Gak sekalian lawan bicaranya AMIN namanya?“.

Warganet, utamanya dari pendukung oposisi semakin bimbang dengan kenetralan wasit. Itulah sebabnya, kemunculan tagar #IndonesiaCallsObservers mengerucut dengan menyebut satu NGO bernama Carter Center dalam satu tagar #IndonesiaCallsCarterCenter.

Dua Tagar, Satu Tujuan
Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaen menulis, “Kepada Yth, @KPU_ID mohon undang @CarterCenter sebagai pengawas pemilu kali ini. Pemilu Presiden kita sudah sangat curang dan tidak demokratis. Jika kalian jujur dan tidak curang, maka tidak perlu takut diawasi oleh The Carter Center..!!

Akun anonim hakctivist @opposites6891 menulis, “SOS @CarterCenter To participate in the Presidential Election observation in Indonesia April 17, 2019 #IndonesiaCallsCarterCenter

Dua tagar ini, #IndonesiaCallsCarterCenter dan #IndonesiaCallsObservers diramaikan oleh akun pro oposisi. Tagar #IndonesiaCallsCarterCenter mengikuti jejak tagar #IndonesiaCallsObservers yang sudah duluan menduduki puncak tren dunia.

Dua kata, Observer dan Carter Center, digaungkan oleh pendukung oposisi yang menganggap, pemilu kali ini akan berlangsung tidak jujur, berdasarkan beberapa indikator di atas.

Observer yang dimaksud adalah pemantau pemilu independen, yang diharapkan menjadi penengah, memantau pemilu ini berjalan jujur dan adil. Umumnya, Observer independen ini berasal dari Luar Negeri.

Sedangkan Carter Center, adalah Non Government Organization (NGO) yang didirikan oleh mantan Presiden Amerika Jimmy Carter. NGO ini pernah mengirim tiga tim pemantau pemilihan umum ke Indonesia pada 2009. Carter Center mengatakan tim pemantau itu tidak akan mengambil kesimpulan tentang proses pemilu secara keseluruhan, tapi akan lebih memperhatikan issue-issue pendanaan kampanye dan administrasi pemilu itu sendiri.

Dikutip dari laman resminya, Democracy Program Carter Center berkomitmen untuk memajukan pemilihan umum yang demokratis dan pemerintahan yang konsisten dengan hak asasi manusia universal.(https://www.cartercenter.org/peace/democracy/index.html)

Selain Carter Center, masih ada pemantau pemilu lainnya, baik dalam maupun luar negeri.
Pemantau-pemantau Pemilu tersebut antara lain: Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Forum Rektor, University Network for a Free and Fair Election (UNFREL), parpol-parpol peserta Pemilu, dan beberapa LSM-LSM dalam negeri lainnya serta pemantau asing seperti European Union Carter Center, Namfrel (Philipina).
(sumber: Bapenas https://www.bappenas.go.id/files/7413/6082/9493/bab-04-pj-1999-cek__20090203093634__1778__4.doc)

KPU sendiri sudah merespon desakan untuk mengundang pemantau independen dengan mengirimkan undangan resmi ke 33 negara sahabat.

“Undangan sudah dikirimkan, rencananya 33 penyelenggara pemilu seluruh dunia, 33 kedutaan besar negara sahabat dan 11 lembaga pemantau LSM internasional,” ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi di Kota Serang, Selasa (26/3/2019), seperti dikutip dari Sindonews.(izulthea.com)